Fakta Nasional

Tag

#penyadapan ilega

36 berita ditemukan — Halaman 3 dari 3

AHY Kecam Penyadapan Prabowo: Ancaman Nyata Demokrasi
Hukum • 05 Nov 2026

AHY Kecam Penyadapan Prabowo: Ancaman Nyata Demokrasi

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengecam keras kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia mendukung penuh langkah Bareskrim Polri dalam mengusut tuntas perkara yang telah menyeret eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi lainnya sebagai tersangka.

Bareskrim Tahan Eks Kapolri Terkait Penyadapan Presiden
Hukum • 05 Nov 2026

Bareskrim Tahan Eks Kapolri Terkait Penyadapan Presiden

Bareskrim Polri resmi menahan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi lainnya sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang diungkap pada 30 Oktober 2026.

MUI Tegaskan Penyadapan Ilegal Sebagai Perbuatan Dosa
Hukum • 05 Nov 2026

MUI Tegaskan Penyadapan Ilegal Sebagai Perbuatan Dosa

Majelis Ulama Indonesia mengecam keras kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting. Dalam keterangan pada Rabu, 4 November 2026, MUI menegaskan bahwa tindakan mata-mata tanpa wewenang hukum tergolong perbuatan tajassus yang dilarang agama. Saat ini, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga jenderal sebagai tersangka.

Tiga Jenderal Tersangka Penyadapan Presiden
Hukum • 03 Nov 2026

Tiga Jenderal Tersangka Penyadapan Presiden

Bareskrim Polri menetapkan tiga jenderal aktif, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit, sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang terjadi pada 2025–2026. Dalam jumpa pers Selasa (3/11/2026), Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyatakan penyidik menyita 11 handphone, satu iPad, dan flashdisk sebagai barang bukti setelah menerima laporan pada 30 Oktober 2026.

chevron_left Prev 1 2 3

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK